SISTEM PERAMPASAN PERDATA TERHADAP ASET HASIL KEJAHATAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Abstrak

Aset hasil perdagangan obat-obatan terlarang mempunyai nilai yang fantastis. Aset sebesar itu tentunya mereka peroleh dari hasil penjualan obat-obatan hingga pangsa pasar (masyarakat) di Indonesia. Tentunya, jika aset hasil penjualan narkoba tersebut tidak disita, maka aset tersebut akan digunakan kembali untuk keperluan operasional perdagangan obat-obatan terlarang di dalam negeri, sehingga memberikan keuntungan berlipat ganda bagi para pelaku jaringan peredaran gelap narkoba tersebut. Aset hasil tindak pidana peredaran gelap narkoba yang disita polisi terbentur masalah prosedur hukum, khususnya dengan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa aset yang dihasilkan dapat merupakan tindak pidana narkotika hanya dapat disita setelah ada keputusan untuk dipergunakan oleh negara dan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui mekanisme studi literatur kemudian dianalisis secara kualitatif. Sistem penyitaan harta kekayaan/aset hasil tindak pidana peredaran gelap narkoba tidak dapat dilakukan serta merta, namun tetap harus menunggu klarifikasi perkara tersangka pelaku tindak pidana, menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, aset tersebut rentan disalahgunakan, disembunyikan, dirusak, atau dikurangi nilainya. Sistem penyitaan aset hasil peredaran narkoba yang ideal adalah penyitaan pada tahap penyidikan dengan pendekatan “follow the money”. Untuk penyidikan dengan pendekatan follow-the-money, sistem perampasan aset dalam undang-undang narkotika ke depan akan menggunakan sistem/model penyitaan aset impunitas (civil forfeiture).