KEABSAHAN PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN ALIH DAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Abstrak

Tulisan ini menyoroti isu praktik outsourcing atau alih daya di Indonesia, terutama dalam konteks ketenagakerjaan, dengan fokus pada kerangka regulasi yang berlaku. Meskipun Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 telah dicabut, penulis menyatakan bahwa perusahaan alih daya yang telah menerima pemborongan pekerjaan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan masih dapat beroperasi berdasarkan peraturan tersebut, berdasarkan prinsip bahwa peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru tetap berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa dalam hubungan kerja terkait outsourcing, pihak-pihak yang terlibat meliputi perusahaan alih daya yang telah memenuhi persyaratan hukum, perusahaan pemberi pekerjaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya, dan pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan alih daya. Perusahaan alih daya harus memiliki badan hukum dan izin dari pemerintah pusat, dan dalam konteks peraturan yang berlaku, penulis mengutip bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 masih berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan outsourcing.