KARAKTERISTIK KRIMINALISASI TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA

Abstrak

Kewenangan seorang Notaris hanya menyimpulkan dan merumuskan keterangan atau pernyataan yang disampaikan oleh para penghadap. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban tersebut mengesampingkan kewajiban umum yang tercantum dalam pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata karena adanya hak ingkar dari profesi notaris, sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Walaupun seorang notaris dalam menjalankan jabatannya telah memiliki kemampuan profesional yang tinggi, namun demikian apabila dalam melaksanakan jabatannya selalu dikriminalisasi, maka dikhawatirkan akan merusak keprofesionalan notaris di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan karakteristik kriminalisasi terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundangan, dan filosofis. Karateristik kriminalisasi terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terkait dengan produk dari notaris dan prosedur pembuatan akta. Notaris secara hukum telah diberikan hak oleh undang-undang secara tegas dan jelas berupa kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, hak tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi, sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang sifatnya rahasia jabatan